Pantau - Komisi IX DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dijalankan Pemerintah Kota Bogor sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat.
21,6 Persen Pelaksanaan PKG Sudah Terealisasi
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah, saat meninjau langsung pelayanan PKG di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
"Setelah mendengar penjelasan bapak walikota Bogor dan jajarannya, serta melihat langsung, kami sangat mengapresiasi pelaksanaan PKG di Kota Bogor ini, yang sejak awal dimulai pada Februari lalu sudah mencapai 21,6 persen pelaksanaannya," ungkapnya.
Program PKG merupakan salah satu Quick Win Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan dan telah dilaksanakan secara nasional sejak Februari 2025.
PKG bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit, mencegah potensi penyakit serius, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.
Walikota Bogor, Dedie Abdul Rachim, menjelaskan bahwa PKG dimulai pada 10 Februari 2025 dan telah dilaksanakan di 25 puskesmas, termasuk Puskesmas Tanah Sareal.
Setiap puskesmas menargetkan sekitar 30 peserta per hari dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
"Alhamdulillah sejak dimulai, respon masyarakat terhadap program PKG di Kota Bogor ini sangat besar. Bahkan dari hasil PKG diketahui empat terbesar penyakit yang diderita masyarakat Bogor. Pertama hipertensi, kedua stroke, jantung dan diabetes. Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua itu terjadi karena banyak masyarakat Bogor yang tidak suka olahraga dan gaya hidup yang tidak sehat," jelas Dedie.
Komisi IX Soroti Krisis Dokter Spesialis di RSUD Bogor
Di balik keberhasilan PKG, Dedie juga mengungkapkan kendala serius terkait kekurangan dokter spesialis di RSUD Kota Bogor, khususnya dokter bedah.
Ia menyebut bahwa dalam satu bulan, RSUD menerima sekitar 100 pasien yang membutuhkan tindakan operasi, namun keterbatasan tenaga spesialis menjadi hambatan layanan.
Menanggapi hal tersebut, Nihayatul Wafirah yang akrab disapa Ninik, berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
Ia menyatakan akan membahasnya dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan dan pihak terkait lainnya.
Komisi IX DPR RI juga akan mendorong agar keluhan terkait kelangkaan dokter spesialis, khususnya di daerah, dapat segera ditangani melalui kebijakan nasional yang lebih responsif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
