billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ahmad Sahroni Imbau Buruh Aksi Damai di DPR, Ingatkan Tidak Ada Penunggang Kepentingan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Ahmad Sahroni Imbau Buruh Aksi Damai di DPR, Ingatkan Tidak Ada Penunggang Kepentingan
Foto: (Sumber: Situasi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (28/8/2025), saat sedang ada aksi dari kelompok buruh. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengimbau agar aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) di kompleks parlemen Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025, berlangsung damai dan tertib.

Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan serta menghindari penyusupan kepentingan oleh pihak lain yang dapat merusak tujuan aksi.

"Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh," ujarnya.

Sahroni juga berpesan agar aspirasi disampaikan secara bijak, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku.

"Sampaikan unek-unek untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak," tambahnya.

Enam Tuntutan Buruh dan Seruan Aksi Serentak

Aksi buruh kali ini digelar tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara serempak di sejumlah daerah di Indonesia.

Ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek turut ambil bagian dalam aksi yang difokuskan di depan Gedung DPR RI.

Para peserta aksi membawa enam tuntutan utama, yaitu:

  • Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM)
  • Buruh mendesak agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.
  • Hentikan pemutusan hubungan kerja (PHK)
  • Buruh meminta pembentukan Satgas PHK.
  • Reformasi pajak perburuhan
  • Naikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan
  • Hapus pajak pesangon, THR, dan JHT
  • Hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah
  • Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law
  • Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi
  • Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029
  • Aksi tersebut berlangsung dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan.
  • Polisi disiagakan di pintu belakang Gedung DPR untuk mengantisipasi potensi kericuhan.

Sementara itu, DPR telah menerbitkan surat edaran kepada para pegawainya untuk bekerja dari rumah (WFH) selama aksi berlangsung.

Sahroni berharap setelah aksi selesai, seluruh peserta dapat membubarkan diri secara damai dan menjaga citra positif gerakan buruh.

Penulis :
Aditya Yohan