Pantau - Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat guna menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi siswa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr H Emirald Isfihan, menjelaskan bahwa peran Dinkes fokus sebagai pengawas jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan lainnya.
“Kali ini kami berkoordinasi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ungkapnya.
Pengawasan Dilakukan Menyusul Keluhan Siswa dan Orang Tua
Langkah pengawasan ini diambil menyusul sejumlah keluhan dari siswa dan orang tua terkait menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi atau dalam kondisi basi.
Meski begitu, Dinkes tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengevaluasi menu serta kandungan gizi dalam makanan MBG karena program ini berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pelaksanaannya, setiap dapur MBG wajib memiliki satu tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan kandungan gizi makanan sesuai standar.
“Dari 50 personel yang ada di dapur MBG, 47 orang adalah pegawai, satu orang ketua, satu petugas administrasi, dan satu orang ahli gizi,” jelas Emirald.
Pengawasan oleh Dinkes dan BPOM mencakup kualitas bahan makanan, kandungan zat berbahaya seperti formalin dan boraks, serta kepatuhan terhadap prinsip pengolahan makanan yang baik dan higienis.
Tujuan dari pengawasan ini adalah mencegah keracunan makanan, memastikan gizi siswa tercukupi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.
“Sekali lagi kami hanya berperan sebagai pengawas jika terjadi kasus keracunan atau masalah kesehatan lain,” tegasnya.
Baru 5 dari 13 Dapur MBG yang Terdata di Dinkes
Hingga saat ini, terdapat 13 dapur MBG di Kota Mataram.
Namun, baru lima dapur yang secara resmi melaporkan keberadaannya kepada Dinas Kesehatan, sementara delapan dapur lainnya masih akan dikonfirmasi lebih lanjut melalui SPPG.
Dari lima dapur yang sudah terdata, tiga dapur aktif melakukan koordinasi dengan Dinkes, yakni dapur MBG yang berada di Kecamatan Selaparang, Sekarbela, dan Kelurahan Pagutan.
“Kami pastikan semua dapur yang sudah mendapatkan izin pasti memiliki ahli gizi. Itu artinya, keberadaan tenaga ahli gizi dalam setiap dapur MBG sangat penting,” tegas Emirald.
Dinkes menegaskan tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah terkait izin kelayakan dapur MBG tanpa adanya permintaan resmi.
Jika terjadi kasus, laporan hanya bisa disampaikan melalui sistem daring yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
