Pantau - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menilai tuntutan para demonstran terhadap DPR RI merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan fasilitas yang diterima oleh wakil rakyat maupun lembaga eksekutif.
Kritik Publik Harus Dijadikan Koreksi Bersama
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat berada di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Ia menyebut bahwa meningkatnya kritik dari masyarakat merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap respons lembaga legislatif terhadap aspirasi publik.
"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu," ungkap Muhaimin.
Ia menekankan bahwa tuntutan tersebut harus dipahami sebagai bentuk solidaritas sekaligus koreksi yang membangun.
Menurutnya, desakan publik tidak hanya menyasar DPR, namun juga harus menjadi bahan refleksi bagi lembaga eksekutif.
Soroti Tunjangan DPR, Muhaimin Dorong Transparansi Anggaran
Muhaimin juga menyoroti tunjangan yang diterima anggota DPR sebagai salah satu aspek yang layak ditinjau ulang.
Ia menyebut fasilitas seperti rumah dinas dan berbagai insentif lainnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial.
Karena itu, menurutnya wajar jika publik menyoroti fasilitas-fasilitas tersebut.
Ia juga menolak anggapan bahwa pembahasan soal tunjangan DPR adalah hal yang tabu.
"Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat," tegasnya.
Muhaimin menyatakan bahwa dorongan dari masyarakat bisa menjadi pintu masuk untuk reformasi kelembagaan secara menyeluruh.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
