Pantau - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah isu yang menyebut aparat keamanan sengaja membiarkan aksi massa menjadi anarkis untuk membuka jalan penerapan kondisi darurat militer.
Bantahan Isu Darurat Militer
"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," ujar Tandyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025), usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.
Ia menegaskan sejak awal penanganan aksi demonstrasi merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurutnya, peran TNI hanya sebatas membantu pengamanan agar demonstrasi tetap berjalan kondusif.
"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.
Komitmen TNI-Polri Jaga Stabilitas
Komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung.
Arahan itu ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta TNI dan Polri memperkuat sinergi guna meredam aksi massa anarkis yang semakin sering terjadi.
"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," jelas Tandyo.
- Penulis :
- Arian Mesa
