Pantau - Gelombang aksi massa dalam beberapa pekan terakhir memunculkan keprihatinan luas, menyusul terjadinya kericuhan, perusakan fasilitas umum, dan jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah demonstrasi.
Dalam negara demokrasi, ruang ekspresi dijamin konstitusi, namun tidak seharusnya menjadi panggung anarkisme.
Tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan Gereja Katolik, secara tegas menyerukan pesan damai.
Damai adalah jalan, dialog adalah kunci, dan persatuan adalah tujuan yang harus dijaga bersama.
Pertemuan Presiden dan Ormas Islam: Penegasan Moral Kebangsaan
Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk berdialog di kediamannya di Hambalang, Bogor, guna membahas berbagai tantangan bangsa.
Langkah ini menjadi simbol bahwa Indonesia masih memiliki penyangga moral yang kuat di tengah situasi sosial yang penuh tekanan.
"Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar," menjadi seruan utama dalam berbagai forum dan pernyataan para tokoh.
Peristiwa pembakaran fasilitas umum serta meninggalnya seorang warga dalam aksi di Jakarta menunjukkan bahwa perjuangan tanpa batas bisa berujung pada kehancuran.
Seruan agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat menjadi pedoman moral yang patut dijunjung tinggi oleh semua pihak.
Tokoh Agama dan Adat Jadi Penjaga Stabilitas Sosial
Indonesia memiliki kekuatan sosial yang khas melalui keberadaan ormas keagamaan dan komunitas adat yang aktif menyerukan perdamaian.
Imbauan dari PBNU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan berbagai tokoh agama menjadi jangkar moral dalam kehidupan berbangsa.
Doa bersama lintas iman melalui hizib, istighatsah, dan misa turut menjadi simbol persatuan di tengah perbedaan.
Peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dinilai strategis dalam menjembatani komunikasi antara rakyat dan pemerintah.
Kehadiran mereka mampu meredam gejolak sosial melalui bahasa yang lebih membumi dan diterima masyarakat luas.
Namun, seruan damai saja tidak cukup jika tidak disertai respons nyata dari pemerintah.
Tuntutan Kebijakan Nyata dan Dialog Terbuka
Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons aspirasi rakyat dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan kerja, dan kebijakan yang dianggap elitis menjadi pemicu utama kekecewaan publik yang perlu ditanggapi serius.
Diperlukan keberanian politik untuk membuka ruang dialog formal yang melibatkan pemerintah, ormas, dan perwakilan masyarakat secara rutin.
Dengan mengedepankan dialog, aspirasi rakyat dapat tersalurkan secara konstruktif tanpa harus turun ke jalan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
