Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti kecilnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada kementerian mitra kerja Komisi VII.
Menurut Saleh, porsi anggaran tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan program strategis kementerian terkait.
Anggaran Dinilai Tidak Seimbang
"Berdasarkan analisis kami dari Komisi I sampai Komisi XIII, anggaran paling kecil itu justru di Komisi VII. Dan itu tidak bisa dibantahkan sama sekali," ungkap Saleh.
Ia mencontohkan Kementerian UMKM yang memiliki peran penting dalam pemberantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja hanya mendapat anggaran Rp222 miliar.
"Sebetulnya mereka butuh ongkos, butuh gaji, butuh operasional, tapi anggarannya hanya Rp222 miliar. Itu sangat kecil sekali," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif juga hanya memperoleh alokasi Rp279 miliar.
Adapun lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI yang sebelumnya memiliki anggaran relatif besar kini mengalami pengurangan.
Komisi VII Desak Peninjauan Ulang
Saleh mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian yang sebelumnya mendapat anggaran Rp3,5 triliun kini hanya menerima Rp1,2 triliun dan berpotensi turun kembali.
Ia menegaskan pemerintah perlu meninjau ulang besaran anggaran, terutama bagi kementerian yang menghadapi tugas tambahan.
Saleh menyinggung Kementerian Pariwisata yang akan memiliki mandat baru setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata selesai dibahas.
"Kalau undang-undang pariwisata yang baru jadi, tentu ada tugas-tugas baru yang nyata. Maka anggarannya juga harus ditambah. Tidak bisa sama dengan anggaran sebelumnya," katanya.
Komisi VII DPR RI berharap alokasi anggaran dapat lebih proporsional agar kementerian mitra kerja bisa menjalankan program-program prioritas secara optimal.
- Penulis :
- Arian Mesa
