Pantau - Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas kekurangan dan kekeliruan lembaga dalam menjalankan tugas serta fungsi perwakilan rakyat.
Permintaan Maaf dan Evaluasi
Permintaan maaf ini disampaikan menyusul peristiwa aksi mahasiswa beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan momentum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam sekaligus upaya reformasi DPR ke depan.
"Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa proses reformasi akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tujuan menghadirkan DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di mata publik.
Selain evaluasi internal, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menangani sejumlah isu strategis, termasuk pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan serta perumusan kebijakan fiskal.
Pertemuan dengan pemerintah telah dijadwalkan untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat segera dijalankan.
"Secara khusus, sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Evaluasi dan perbaikan akan kami lakukan bersama demi menghadirkan DPR yang lebih akuntabel bagi rakyat," ujar Dasco.
Reformasi dan Langkah Konkret
DPR memastikan akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota dewan.
Penghentian beberapa tunjangan tertentu mulai diberlakukan sejak 31 Agustus 2025.
Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.
Sebagai bagian dari keterbukaan, DPR membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi, termasuk dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
"Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan setiap aspirasi dapat tersampaikan secara langsung maupun melalui jalur institusional," tegas Dasco.
- Penulis :
- Arian Mesa
