Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah pusat menanggung sepenuhnya biaya pemulihan infrastruktur umum yang rusak akibat kerusuhan demonstrasi dengan nilai kerugian mencapai Rp950 miliar.
Kerugian dan Sumber Dana Pemulihan
AHY menyebut angka kerugian fasilitas publik yang terdampak masih berada di kisaran Rp950 miliar.
"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat," ujarnya.
Menurut AHY, anggaran pemulihan tersebut berasal dari pos kedaruratan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ biayanya," ucapnya.
Ia menegaskan penggunaan dana darurat ini tidak akan mengganggu alokasi pembangunan reguler yang sudah direncanakan pemerintah.
Dampak Kerusuhan dan Strategi Pemulihan
Kerusakan akibat kerusuhan teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan daerah terdampak terparah berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
Fasilitas pemerintahan, kantor DPRD, layanan transportasi publik, hingga jembatan penyeberangan orang (JPO) ikut menjadi sasaran perusakan, bahkan ada yang dibakar.
AHY menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan publik.
Ia mencontohkan langkah cepat Transjakarta yang langsung menyiapkan strategi agar armada bisa segera kembali beroperasi.
"Misalnya, Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala," kata AHY.
- Penulis :
- Arian Mesa
