Pantau - Dalam langkah yang mencerminkan pendekatan baru terhadap aspirasi publik, pemerintah membuka pintu Istana Negara, Jakarta, bagi para demonstran untuk berdialog pada Kamis malam, 4 September 2025, sebagai strategi meredam ketegangan yang berpotensi membesar jika hanya dibiarkan berlangsung di jalanan.
Istana Jadi Ruang Aspirasi Pemuda
Sebanyak 15 delegasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan usai azan Magrib, melalui gerbang pilar yang menghadap Gedung Kementerian Sekretariat Negara.
Setiap perwakilan dikawal oleh dua hingga empat petugas keamanan istana berpakaian putih, dan diminta untuk tidak memberikan komentar kepada media sebelum dialog resmi dimulai.
Mereka hadir dengan identitas khas masing-masing organisasi.
Bagas Kurniawan, Ketua Umum HMI, tampak mengenakan peci hijau-hitam dengan pita putih berumbai 17 helai, dan memimpin rombongan Aliansi Cipayung, yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, dan IMM.
I Wayan Darmawan dari KMHDI mengenakan udeng, ikat kepala tradisional Bali.
Prima Surbakti dari GMKI hadir dengan kalung salib tergantung di lehernya.
Juga hadir Pasha Fazillah Afap, Koordinator Media BEM SI, organisasi mahasiswa lintas kampus yang dikenal vokal terhadap isu-isu strategis seperti demokrasi, pendidikan, dan kesejahteraan.
Aliansi Cipayung, yang lahir tahun 1972 di Cipayung, Bogor, memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan pengawal demokrasi, terutama dalam masa krisis nasional.
Sementara itu, BEM SI sejak awal 2000-an menjadi penggerak utama gerakan mahasiswa dan dikenal luas sebagai motor kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Kurang dari Separuh OKP Hadir, Pemerintah Tawarkan Dialog Langsung
Dari 37 OKP yang diundang oleh Kementerian Sekretariat Negara, jumlah yang hadir dan memberikan pernyataan usai dialog hanya kurang dari setengahnya.
Dialog ini dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto.
Pemerintah menekankan bahwa forum ini bukan sekadar simbolik, melainkan wujud nyata dari komitmen membuka ruang dialog langsung antara negara dan rakyat, khususnya kelompok pemuda yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi.
"Ini adalah bentuk perubahan pendekatan pemerintah dalam merespons dinamika demokrasi, dengan menjadikan Istana sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi dan menyerap kritik secara langsung," ungkap Prasetyo Hadi dalam pertemuan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi preseden baru dalam penyelesaian konflik sosial secara damai, dengan menjadikan partisipasi publik sebagai bagian dari proses kebijakan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
