
Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI dan menyampaikan rencana kerja serta pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai Menteri Keuangan.
"Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," ungkapnya.
Gaya Komunikasi Berubah Seiring Jabatan Baru
Purbaya menyatakan akan menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan.
Ia mengakui bahwa saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, ia memiliki kebebasan berbicara yang lebih luas.
"Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya agak ‘koboi’, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," ia mengungkapkan.
Karena itu, Purbaya memilih menyampaikan materi rapat sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan.
Anggota Komisi XI DPR menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa gaya bicara 'ala koboi' masih diperbolehkan selama isi pernyataan tetap jelas.
Purbaya juga menyampaikan permohonan maaf atas kelalaiannya dalam berbicara dan menyatakan akan lebih berhati-hati, terutama dalam mempertimbangkan jabatan barunya.
Bahas APBN dan Pagu Anggaran 2026
Dalam rapat tersebut, Purbaya memaparkan dua pokok bahasan utama, yakni peran APBN dalam memberikan stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan, serta rencana kerja dan pagu anggaran Kemenkeu untuk tahun 2026.
Ia hadir didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono, serta Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, para direktur jenderal, dan staf ahli Kementerian Keuangan.
Purbaya juga menyatakan akan meminta arahan dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menyusun kebijakan fiskal.
Sehari sebelumnya, Purbaya dan Sri Mulyani telah melaksanakan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya berkomitmen untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi batas defisit anggaran maksimal 3 persen dan tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang kontroversial.
- Penulis :
- Shila Glorya