Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Dukung Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Tekankan Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Dukung Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Tekankan Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Foto: (Sumber: Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Foto : Farhan/Andri)

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap rencana merger antara Pelita Air dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar-BUMN di sektor penerbangan nasional.

"Rencana merger antara Pelita dengan Garuda Indonesia semoga bisa menjadi terobosan kerja sama antar-BUMN. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan pelayanan publik di sektor transportasi udara," ungkap Rivqy.

Ia menilai merger ini tidak boleh sekadar menjadi upaya efisiensi, melainkan harus mampu meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional secara menyeluruh.

Industri Penerbangan Butuh Terobosan Pasca-Pandemi

Rivqy menjelaskan bahwa industri penerbangan nasional sempat terpukul hebat akibat pandemi COVID-19, diperparah dengan tingginya beban utang yang ditanggung Garuda Indonesia.

Saat ini, Garuda Indonesia masih melanjutkan proses restrukturisasi keuangan usai keluar dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2022.

Di sisi lain, Pelita Air—maskapai milik Pertamina—sedang aktif memperluas jaringan penerbangan domestik dan diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam menopang konektivitas yang selama ini dilayani Garuda Indonesia.

Merger Harus Prioritaskan Kepentingan Publik

Rivqy menegaskan bahwa proses merger ini harus tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam hal akses terhadap transportasi udara yang aman, nyaman, dan terjangkau.

"Sinergi ini jangan hanya fokus pada efisiensi bisnis, tapi juga memastikan layanan penerbangan tetap bisa dinikmati masyarakat luas dengan standar keselamatan dan kenyamanan tinggi," ujarnya.

Sebagai politisi Fraksi PKB, ia juga menilai bahwa merger ini akan menjadi ujian penting bagi Kementerian BUMN dalam menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Dorong Efisiensi yang Berkeadilan dan Transparan

Rivqy mendorong agar proses konsolidasi antarperusahaan negara dilakukan secara transparan, dengan mengedepankan prinsip good corporate governance dan efisiensi yang berkeadilan.

Ia mengingatkan bahwa orientasi utama dari merger ini tetap harus berpihak pada kemakmuran rakyat, bukan hanya pada perbaikan neraca keuangan semata.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Tria Dianti