Pantau - Sushila Karki resmi dilantik sebagai perdana menteri sementara Nepal pada Jumat waktu setempat di Istana Presiden, Kathmandu, menggantikan Sharma Oli yang mengundurkan diri setelah gelombang unjuk rasa besar melanda negara tersebut.
Krisis Politik dan Pembubaran Parlemen
Pelantikan Karki dilakukan di hadapan Presiden Ramchandra Paudel, yang kemudian langsung menyetujui pengajuan pembubaran parlemen oleh perdana menteri sementara tersebut.
Pembubaran parlemen bertujuan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026.
"Parlemen hasil pemilu tahun 2022 resmi dibubarkan," ungkap Presiden Paudel dalam pernyataannya.
Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap unjuk rasa besar yang dipimpin oleh generasi muda, dikenal dengan sebutan "Gen Z", yang menuntut reformasi total dalam sistem politik Nepal.
Unjuk Rasa "Gen Z" dan Tugas Pemerintahan Sementara
Unjuk rasa "Gen Z" pecah pada Senin, 8 September, dan menjadi pemicu krisis politik yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Sharma Oli.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan berdarah, menewaskan setidaknya 51 orang dan melukai ratusan lainnya.
Korban tewas terdiri atas 3 anggota kepolisian, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil, dan 9 tahanan, berdasarkan data resmi kepolisian Nepal.
Pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Karki kini memikul tiga tugas utama: menyelenggarakan pemilihan umum, menyelidiki unjuk rasa "Gen Z", serta mengusut kasus korupsi dan kekayaan para pemimpin politik.
Sushila Karki juga dijadwalkan menunjuk anggota kabinetnya pada akhir pekan ini untuk mempercepat proses transisi pemerintahan.
Desakan untuk membentuk pemerintahan sementara sudah disuarakan sejak awal unjuk rasa dan memuncak setelah kekerasan terjadi di berbagai titik di Nepal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
