Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Dukung PMN untuk BUMN Transportasi, Fokus Perkuat Konektivitas dan Layanan Publik

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Dukung PMN untuk BUMN Transportasi, Fokus Perkuat Konektivitas dan Layanan Publik
Foto: (Sumber: Perwakilan Fraksi Golkar Komisi VI DPR RI menyerahkan dukungan PMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu malam (10/7/2024). ANTARA/Harianto)

Pantau - Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan BUMN sektor transportasi melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 yang diberikan kepada tiga perusahaan milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan PT Industri Kereta Api.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, pada Senin, 15 September 2025.

Alokasi PMN dan Tujuan Penguatan Transportasi Nasional

Dalam rapat tersebut, disepakati alokasi PMN tahun 2025 sebagai berikut:

  • PT Kereta Api Indonesia menerima Rp1,8 miliar
  • PT Pelayaran Nasional Indonesia menerima Rp2,5 miliar untuk pengadaan kapal baru dalam rangka penugasan pemerintah
  • PT Industri Kereta Api menerima Rp173 juta untuk pembangunan fasilitas produksi kereta listrik KRL Jabodetabek

Menurut Nurdin Halid, suntikan modal negara ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional serta meningkatkan kapasitas industri transportasi dalam negeri.

"Kami ingin memastikan bahwa dukungan negara kepada BUMN benar-benar berkontribusi terhadap kebutuhan rakyat, terutama transportasi publik yang efisien dan terjangkau," ungkapnya.

Fokus pada Transformasi dan Efisiensi Pelayanan Publik

Rapat kerja juga menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2026 sebesar Rp280,31 miliar, meningkat 13,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan percepatan transformasi BUMN agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan total PMN sebesar Rp44,2 triliun untuk 16 BUMN pada tahun 2025, dengan fokus terbesar pada sektor energi, infrastruktur, dan transportasi publik.

"Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat. Dukungan PMN di sektor ini harus tepat sasaran agar hasilnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat," tegas Nurdin Halid.

Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya keberlanjutan investasi negara dalam BUMN strategis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan layanan transportasi yang andal dan modern.

Penulis :
Aditya Yohan