Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Wapres Gibran Minta Perbaikan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Papua

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Wapres Gibran Minta Perbaikan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Papua
Foto: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk (sumber: Kemendagri)

Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan sejumlah arahan terkait peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua saat kunjungan kerja pada 16–18 September 2025.

Arahan Wapres di Jayapura

Ribka mengungkapkan bahwa Wapres menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang masih perlu pembenahan.

"Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan," ungkapnya usai mendampingi Wapres dalam rapat terbatas di Gedung Negara, Kota Jayapura.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM, Penjabat Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Papua.

Kemendagri, menurut Ribka, akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut.

"Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat," jelasnya.

Fokus Perbaikan Lintas Sektor

Sebelumnya, Wapres juga mengunjungi Provinsi Papua Selatan dan menemukan masih banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

Selain pendidikan, kondisi sarana kesehatan di Papua Selatan juga dinilai memerlukan perbaikan, baik secara fisik maupun dalam tata kelola dan manajemen.

Dalam rangkaian kunjungan di Papua, Wapres meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG), fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

Ribka menegaskan bahwa arahan Wapres akan segera ditindaklanjuti terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan mengenai TKD akan melibatkan berbagai kementerian, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kemendagri.

"Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat," tambahnya.

Penulis :
Shila Glorya