Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menggabungkan gaya kepemimpinan birokratis dan teknokratik dalam menghadapi tantangan organisasi modern saat menjadi narasumber Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025.
Birokratis dan Teknokratik Sama-Sama Dibutuhkan
Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan bahwa kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol berdasarkan peraturan, kewenangan, dan kewajiban pemegang jabatan.
Sementara itu, kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi serta penggunaan teknologi yang efektif.
"Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi," ungkapnya.
Ia menegaskan kedua gaya kepemimpinan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Menurutnya, gaya birokratis penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan hierarki, sedangkan gaya teknokratik dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan menghasilkan kebijakan yang efektif.
Tito menambahkan, jarang ada organisasi yang hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan secara penuh, karena keduanya saling melengkapi.
Transformasi Teknologi dan Contoh di Mal Pelayanan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyinggung pemikiran Alvin Toffler dalam buku The Third Wave yang membagi revolusi manusia menjadi tiga tahap, yaitu agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi.
"Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang," ujarnya.
Tito menilai teknologi membawa dampak besar terhadap kemajuan manusia, khususnya dalam komunikasi, keuangan, dan layanan publik.
Transformasi tersebut, lanjutnya, membuat pelayanan publik harus lebih cepat, efektif, dan efisien.
Sebagai contoh, ia menyinggung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diterapkan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.
Pemerintah daerah melalui MPP dinilai mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti hierarki dan aturan.
"Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government," tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik IPDN Muchlis Hamdi.
- Penulis :
- Shila Glorya
