Pantau - Kasus yang melibatkan Wali Kota Prabumulih, Arlan, dan Bupati Pati, Sadewo, menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik, khususnya di pemerintahan daerah, agar tidak bertindak semena-mena terhadap warga yang mereka pimpin.
Kasus Wali Kota Prabumulih berkaitan dengan pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, usai ia menegur anak sang wali kota yang membawa kendaraan ke sekolah.
Sementara itu, Bupati Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang memicu protes keras dari warganya.
Kedua kasus ini meski berbeda konteks, menunjukkan gejala serupa: penyalahgunaan relasi kuasa dan ketidakpekaan terhadap suara rakyat.
Keduanya dinilai terjebak dalam euforia kekuasaan dan gagal menggunakan otoritas politik secara bijak.
Akibatnya, sejumlah warga merasa dizalimi oleh keputusan dan tindakan pemimpin daerahnya.
Pelanggaran Prosedur, Reaksi Warga, dan Lemahnya Etika Kepemimpinan
Pencopotan kepala sekolah oleh Wali Kota Arlan dinilai melanggar prosedur, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).
Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Itjen Kemendagri telah memanggil Wali Kota Arlan dan Kepala Sekolah Roni Ardiansyah untuk pemeriksaan, dan hasilnya adalah teguran tertulis yang diberikan kepada sang wali kota.
Di sisi lain, Bupati Pati dinilai melakukan pelanggaran dari sisi etika kepemimpinan.
Ia tidak mendengarkan aspirasi warga dan bahkan mengeluarkan pernyataan yang dianggap arogan saat menghadapi protes.
Aksi protes warga di Pati sempat mereda, namun kembali mencuat dengan tuntutan agar bupati mundur dari jabatannya.
Partai politik tempat Sadewo bernaung dikabarkan akan mengusulkan pemecatannya dari keanggotaan partai, yang menandakan bahwa posisi politiknya kini semakin lemah.
Era Digital: Pengawasan Rakyat dan Risiko Viral yang Nyata
Kedua kasus ini menjadi peringatan bahwa pejabat publik harus sangat berhati-hati dalam berkata, bertindak, dan mengambil keputusan.
Di era digital, seluruh tindakan pejabat dapat direkam dan disebarkan secara cepat oleh masyarakat melalui media sosial.
Rakyat kini bertindak layaknya jutaan kamera pengintai yang terus aktif memantau perilaku dan kebijakan pejabat publik.
Satu kesalahan kecil bisa menyebar luas melampaui batas wilayah bahkan negara, dan sering kali dampaknya lebih besar dari pemberitaan media arus utama.
Kasus ini memperkuat urgensi transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap suara rakyat sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan publik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
