Pantau - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa kebutuhan akan senjata pertahanan canggih memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh persetujuan anggaran sebesar Rp187,1 triliun dari DPR RI untuk tahun 2026.
"Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal," ujar Agus dalam pernyataannya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu, 21 September 2025.
Agus menekankan bahwa anggaran besar ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara agar kedaulatan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat hidup nyaman dan aman.
"Investor juga bisa masuk ke negara kita tanpa terganggu," tambahnya.
Disetujui Komisi I DPR, Anggaran Difokuskan pada Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Persetujuan terhadap anggaran pertahanan sebesar Rp187,1 triliun diberikan oleh Komisi I DPR RI pada 16 September 2025.
"Proposal akhir dari anggaran Kemenhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187,1 triliun," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama, yaitu:
- Gaji pegawai dan prajurit TNI
- Penguatan alat utama sistem senjata (alutsista)
- Pengembangan sektor pertahanan lain yang berhubungan langsung dengan kedaulatan negara
Sjafrie menegaskan bahwa penyerapan anggaran akan dilakukan secara maksimal dan efisien agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ia juga meminta seluruh kepala staf angkatan untuk serius dan efektif dalam memanfaatkan anggaran demi mendukung kesiapan pasukan dan target strategis.
"Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara," jelasnya.
Agus Subiyanto juga menyoroti bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, seperti Pakistan, yang telah lebih dahulu mengalokasikan dana besar untuk memperkuat militernya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
