Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan implementasi program strategis, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Kolaborasi KKP dan BPKP
Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa pengawasan program strategis tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, tetapi juga melibatkan pengawas eksternal.
"Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP," ungkapnya.
Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dan BPKP yang membahas rencana pengawasan bersama.
"Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah," tegas Lotharia.
Ia menambahkan, "Tanpa pengawasan yang ketat, program-program ini rentan terhadap berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat."
Fokus Pengawasan dan Dukungan BPKP
Menurut Lotharia, pengawasan sangat krusial karena program strategis menggunakan anggaran besar, melibatkan sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Kolaborasi dengan pengawas eksternal serta aparat penegak hukum dinilai penting agar potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga masalah signifikan bisa diminimalkan bahkan dihilangkan.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, menyatakan dukungan terhadap kolaborasi dalam aspek quality assurance dan konsultasi guna mengawal kegiatan prioritas.
Susilo mendorong KKP untuk mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada pengawalan teknis, sementara BPKP fokus pada aspek prosedural sesuai kewenangannya.
Percepatan program strategis juga disebut harus memperhatikan aspek administratif, prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, serta tata kelola yang baik termasuk penyiapan aturan bagi setiap kebijakan baru.
Program Strategis yang Diawasi
Beberapa program strategis KKP yang menjadi fokus pengawasan bersama antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), serta revitalisasi sarana prasarana pendidikan kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menekankan agar seluruh tahapan proyek strategis dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan sesuai koridor hukum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
