Bicara Visi Misi di Televisi, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu RI menggelar rapat pleno untuk membahas pemaparan visi oleh Presiden Joko Widodo di sejumlah stasiun televisi swasta pada Minggu malam, 13 Januari 2019. 

Menurut Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Jakarta, Senin (14/1/2019), rapat pleno yang diadakan pukul 10.00 WIB itu untuk membahas apakah terdapat pelanggaran dalam pemaparan visi yang dilakukan Jokowi di televisi. Sebab, jadwal kampanye capres-cawapres di media massa, termasuk di dalamnya televisi, baru diperbolehkan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Baca juga: Sambangi Kediaman Prabowo, Ikatan Dai Aceh Antarkan Undangan Tes Baca Alquran

Sebelumnya Jokowi memaparkan visi bidang infrastruktur di sejumlah televisi swasta dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI. Dalam acara bertajuk "Visi Presiden, Visi & Misi Presiden 5 Tahun Kedepan" itu, Jokowi menyatakan sejumlah hal terkait infrastruktur. Dia mengatakan pembangunan dan integrasi infrastruktur transportasi, di antaranya jaringan jalan tol dan bandara, akan mendorong ekonomi di daerah-daerah.

Menurutnya, perkembangan perekonomian jangan hanya dibangun di kota-kota besar, melainkan juga di daerah-daerah. Dengan transportasi yang semakin baik, maka kawasan industri akan terdorong untuk tumbuh serta memberikan lapangan kerja bagi daerah-daerah.

Ia menyebutkan terdapat beberapa contoh kawasan industri yang akan dibangun dekat jalan tol, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, seluas 200 Hektare, serta kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, seluas 400 Hektare. Selain itu, kawasan wisata juga dapat menjadi titik ekonomi baru yang tumbuh dengan terbangunnya jalan tol atau bandara.

Baca juga: Polemik Foto Gatot di Baliho Prabowo-Sandi, PKS: Gak Ada Untungnya, Masih Banyak Tokoh yang Menjual

Ia bersyukur dapat membangun infrastruktur secara merata di Tanah Air, dan berharap upaya itu menjadi lompatan besar bagi Indonesia untuk maju menjadi bangsa yang lebih baik.

Selain itu, dia juga mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan pembangunan SDM pada 2019 sebagai pondasi meningkatkan daya saing bangsa dan berkompetisi di tingkat global.