Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Ribuan Siswa

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Ribuan Siswa
Foto: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (sumber: Humas DPR RI)

Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi cepat atas kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan Evaluasi dan Audit Ketat

Lalu Hadrian Irfani, yang akrab disapa Lalu Ari, menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting agar penanganan kasus keracunan berjalan terpadu dan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ungkapnya.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas ribuan siswa di berbagai daerah yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Menurutnya, tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan gizi peserta didik, tetapi kasus keracunan menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan dan pengawasan.

Lalu Ari menekankan perlunya audit ketat pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga pengelolaan dapur.

"Evaluasi harus menyentuh seluruh aspek, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ada celah yang bisa membahayakan anak-anak. Saya minta pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat agar setiap makanan yang diberikan sesuai standar gizi dan higienis," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru memperluas cakupan program tanpa memastikan kesiapan sistem di lapangan.

"Program MBG adalah investasi penting bagi masa depan generasi muda, tetapi akan kehilangan legitimasi jika menimbulkan korban," tegasnya.

Respons Pemerintah dan Rencana Investigasi

Lalu Ari menegaskan dukungan penuh terhadap program MBG, namun pemerintah diminta memperbaiki desain kebijakan agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit.

"Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun, pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit. Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program," kata dia.

Ia berharap evaluasi program menghasilkan perbaikan nyata, termasuk peningkatan kapasitas penyedia makanan, pengawasan kualitas gizi, serta pelibatan ahli kesehatan masyarakat dan gizi.

Sementara itu, pada 22 September 2025, BGN menyampaikan siap membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan MBG.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan tim investigasi ini menjadi opsi kedua, karena BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi tanpa menunggu hasil investigasi BPOM yang membutuhkan waktu cukup lama.

"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," ungkap Nanik.

Penulis :
Leon Weldrick