Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

BNPB Resmi Bubarkan Desk dan Satgas Karhutla, Kendali Dikembalikan ke Kementerian dan Lembaga

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

BNPB Resmi Bubarkan Desk dan Satgas Karhutla, Kendali Dikembalikan ke Kementerian dan Lembaga
Foto: Kepala BNPB Suharyanto didampingi Sekretaris Utama BNPB Rustian, melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 24/9 (sumber: BNPB)

Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Desk dan Satgas Karhutla resmi dibubarkan setelah situasi karhutla 2025 dinilai terkendali.

Pembubaran Desk dan Satgas Karhutla

"Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga," ungkap Kepala BNPB Suharyanto.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam audiensi bersama Menko Polkam Djamari Chaniago di Jakarta, Rabu.

Dasar penanganan karhutla sebelumnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025.

Berdasarkan regulasi tersebut, BNPB memegang peran kunci dalam pelaksanaan Desk Karhutla, mulai dari operasi darat, operasi udara dengan helikopter patroli dan water bombing, hingga modifikasi cuaca.

Meski Satgas dibubarkan, BNPB memastikan kesiapsiagaan dan antisipasi karhutla tetap berada dalam pengawasan sesuai skema yang ada.

"Langkah kolaboratif tersebut terbukti menjaga situasi karhutla tetap terkendali," tegas Menko Polkam dalam audiensi tersebut.

Ancaman Karhutla ke Depan

BNPB mengingatkan potensi ancaman karhutla di masa mendatang, terutama dengan adanya fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun pada 2015, 2019, dan 2023, serta diperkirakan muncul kembali pada 2027.

"Kalau tidak bersiap sejak sekarang, risiko karhutla bisa kembali besar," kata Suharyanto.

Pemerintah daerah diminta tetap mempertebal kesiapsiagaan dengan melanjutkan skema pengendalian melalui operasi udara, operasi darat, patroli, dan penegakan hukum lintas sektor.

Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan periode Januari–Juni 2025, sekitar 8.594 hektare lahan terbakar, dengan 80,15 persen di antaranya berada di kawasan lahan gambut.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 1.149 hektare terbakar.

Provinsi Riau mencatat sekitar 751 hektare terbakar.

Kalimantan Tengah mencatat 146 hektare terbakar.

Jambi–Sumatera Selatan mencatat 43 hektare terbakar.

Sementara itu, Kalimantan Selatan belum ada laporan luasan lahan terbakar yang terdata.

Penulis :
Leon Weldrick