Pantau - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan ikut aksi unjuk rasa pada 30 September, melainkan fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR terkait regulasi ketenagakerjaan.
Fokus Dialog dan Perubahan UU Ciptaker
Jumhur menyampaikan, "Kita fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK)."
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah membuka ruang agar Undang-Undang Ciptaker dibongkar sehingga tidak terlalu kapitalistik.
Menurutnya, DPR juga memberikan perhatian dengan mempersilakan adanya dialog bersama serikat buruh.
Jumhur meminta para buruh tidak ikut terprovokasi aksi massa pada 30 September.
"Kita bergerak dengan gendang kita sendiri, bukan dengan gendang orang lain," ungkapnya.
Sikap Buruh terhadap Pemerintahan Prabowo
Terkait aksi 30 September yang disebut sebagai evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto, Jumhur menilai momen saat ini adalah waktu bagi rakyat untuk bangkit.
Ia menegaskan buruh tetap akan mengawasi jalannya program pemerintahan, dan bila ada perubahan di tengah jalan, sikap akan diambil dengan cara mereka sendiri.
"Saya tidak melawan Presiden Prabowo karena saya tahu narasinya, dia pro rakyat dan mau rakyat bangkit," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan menyampaikan tiga aspirasi kepada DPR pada 30 September.
Tiga aspirasi tersebut meliputi penghapusan sistem outsourcing, penetapan upah layak termasuk kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, serta reformasi pajak yang mencakup kenaikan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, pajak THR, hingga pajak pesangon.
- Penulis :
- Shila Glorya
