Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan gas nasional.
Kritik terhadap Kebijakan Gas yang Tumpang Tindih
Novita menilai kebijakan yang tumpang tindih telah membuat industri padat energi kesulitan beroperasi.
"PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab," ungkapnya.
Ia menyoroti pembatasan volume penyaluran gas serta tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memukul pelaku industri yang bergantung pada pasokan energi murah dan stabil.
"Pembatasan kuota dan biaya tambahan membuat banyak pelaku industri tercekik. Industri padat energi bahkan sudah kesulitan untuk sekadar bernapas," tegasnya.
Ketidakjelasan HGBT dan Tanggung Jawab PGN
Selain itu, Novita juga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dianggap tidak konsisten di lapangan.
Ia menegaskan PGN sebagai pelaksana tidak bisa berdalih bahwa keputusan sepenuhnya ada di kementerian.
Menurutnya, PGN tetap memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan dan mencari solusi.
"Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain," ujarnya.
Novita menambahkan persoalan gas dan stagnasi industri manufaktur tidak akan selesai jika kementerian dan BUMN masih terjebak ego sektoral.
Ia menilai masa depan industri nasional bisa terancam jika kebijakan gas tidak segera dibenahi.
Apabila kebijakan gas tetap tidak jelas, industri nasional akan terus tersandera.
"Jangan sampai masa depan industri kita hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab," pungkasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
