Pantau - Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Persoalan Tanah, Masyarakat Adat, dan Lingkungan
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu ini melibatkan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan jajarannya.
Fokus utama kunjungan adalah melihat langsung dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.
"Kita semua memahami bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara adalah sebuah keputusan strategis bangsa. Namun di balik visi besar itu, kita juga harus jujur mengakui adanya berbagai persoalan nyata di lapangan yang tidak bisa diabaikan. Sejumlah laporan, aduan, dan temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat lokal," ujar Adian.
Ia menyoroti masalah status tanah yang membingungkan, termasuk tumpang tindih antara sertifikat, hak ulayat, dan konsesi perusahaan.
Warga dilaporkan mengalami relokasi paksa, kompensasi yang dianggap tidak adil, hingga kehilangan ruang hidup tanpa penyelesaian sengketa yang memadai.
Adian menegaskan bahwa masyarakat adat belum dilibatkan secara bermakna sejak tahap perencanaan, padahal hak ulayat, situs budaya, dan ruang hidup tradisional mereka terancam.
Ia menyebut masyarakat adat memiliki ikatan sejarah, spiritual, dan identitas terhadap tanah yang mereka huni.
Dari sisi lingkungan, Adian mengungkapkan kekhawatiran terkait deforestasi, gangguan ekosistem pesisir dan mangrove, penurunan kualitas air dan udara, risiko banjir dan longsor, serta keberadaan tambang batubara di sekitar IKN yang memperparah tekanan ekologis.
"Jika tidak ditangani dengan serius, kerusakan lingkungan ini akan berimplikasi panjang terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan IKN itu sendiri," peringatnya.
Kesempatan Kerja dan Harapan Warga Lokal
Adian juga menyoroti masalah kesempatan kerja yang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah karena kesenjangan kompetensi angkatan kerja lokal.
Selain itu, warga lokal juga belum banyak terserap dalam peluang usaha yang muncul dari proyek IKN.
Ia menegaskan bahwa kunjungan BAM bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kesungguhan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
" Kami hadir untuk mendengar secara langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, dan mencatat dengan jujur apa yang terjadi di lapangan," ucap Adian.
Aspirasi dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan organisasi sipil akan dijadikan bahan penting bagi DPR dalam mendorong kebijakan yang adil serta berpihak kepada warga lokal.
Menurut Adian, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
"Pembangunan ini akan menjadi warisan sejarah bangsa, dan warisan itu hanya akan berarti jika masyarakat yang tinggal di tanah ini ikut sejahtera dan berdaya," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
