Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pencapaian signifikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berhasil membentuk 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 1 Oktober 2025, melampaui target semula yang ditetapkan sebanyak 10.000 unit.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras lintas sektor yang dikoordinasikan secara intensif sejak awal tahun.
"Kita berhasil membentuk 10.012 SPPG. Jadi di akhir September itu kita menargetkan 10.000 SPPG, Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi, kita melebihi target 12," ungkapnya.
Penyerapan Anggaran Meningkat Tajam
Pencapaian ini berdampak langsung pada meningkatnya penyerapan anggaran BGN, yang diperkirakan akan melonjak hingga Rp5 triliun pada 5 Oktober 2025.
Menurut Dadan, setiap pendirian satu unit SPPG membutuhkan anggaran sebesar Rp900 juta hingga Rp1 miliar.
"Satu SPPG berdiri, maka penyerapan (anggarannya) akan bertambah antara Rp900 (juta) sampai Rp1 miliar. Jadi lima hari ke depan, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional akan bertambah Rp5 triliun," ia mengungkapkan.
Sebelumnya, BGN juga telah menonaktifkan 56 SPPG akibat insiden berulang kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
Sebagai upaya pemulihan dan pencegahan, BGN berencana membangun 27 dapur MBG tambahan di Provinsi Lampung.
Dukungan Satgas dan Mitra untuk Wilayah 3T
Untuk mempercepat pembangunan SPPG khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa telah dibentuk 141 satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten.
"Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra," jelas Tito.
Tugas satgas tak hanya sebatas penyediaan lahan, tapi juga menyusun usulan titik pembangunan karena banyak lokasi 3T yang merupakan hutan atau pulau di tengah laut.
Berdasarkan kesepakatan antar instansi, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembangunan fisik SPPG, sementara Kementerian Dalam Negeri bertugas menyiapkan lokasi dan lahan.
Di wilayah aglomerasi dan 3T, BGN menggunakan dua pendekatan.
Pertama, menggandeng kemitraan strategis dengan pihak-pihak seperti TNI, Muhammadiyah, dan asosiasi pengusaha.
Kedua, di daerah terpencil yang memiliki mitra terbatas, pemerintah daerah membentuk satgas sesuai arahan Mendagri untuk menentukan jumlah SPPG yang memungkinkan dibangun.
- Penulis :
- Aditya Yohan
