Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.
Isu Penting Jadi Sorotan: Dari MBG hingga Konflik Agraria
Dalam penutupan masa sidang tersebut, Puan menyampaikan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian DPR RI selama masa persidangan.
Isu-isu itu mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyelesaian konflik agraria, yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti secara serius.
“Penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM di SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Puan.
Puan juga menekankan pentingnya kebijakan paket stimulus ekonomi, serta penempatan uang negara di bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan.
Dalam hal pengawasan, DPR RI memberikan perhatian pada berbagai persoalan masyarakat, termasuk:
- Perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online
- Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak
- Mitigasi dan penanganan bencana banjir dan longsor
- Evaluasi dana talangan haji
- Pembentukan Satgas Judi Online
Legislasi, Diplomasi Parlemen, dan Penetapan Kelembagaan Baru
Selama masa sidang, DPR juga menyampaikan laporan kinerja di bidang legislasi dan penganggaran.
Beberapa undang-undang yang berhasil disahkan antara lain:
- UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI dan Rusia
- UU Perubahan Keempat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (mengubah Kementerian BUMN menjadi BP BUMN)
- UU Perubahan Ketiga UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK
- RUU tentang Statistik
DPR juga mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria, sebagai respons atas meningkatnya jumlah kasus agraria yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, dalam ranah diplomasi, DPR menjalankan berbagai agenda bilateral dan kenegaraan, termasuk:
Pertemuan dengan parlemen Selandia Baru, Rusia, Rumania, Malaysia, AS, dan Tiongkok
Kunjungan kehormatan dari Ketua Parlemen Timor Leste dan Majelis Legislatif Brunei Darussalam
Undangan kenegaraan ke Meksiko, Papua Nugini, dan Kuba
Puan juga mengonfirmasi bahwa DPR telah menetapkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra kerja Komisi VIII, seiring dengan peningkatan peran kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Selain itu, DPR turut memberikan persetujuan dan pertimbangan pengangkatan sejumlah pejabat, di antaranya:
- Dewan Komisioner LPS
- Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
- Hakim Agung dan Hakim ad hoc Mahkamah Agung
- Duta Besar negara sahabat
- Pemberian kewarganegaraan kepada atlet sepak bola dan hoki es
DPR Masuki Masa Reses, Anggota Didorong Serap Aspirasi Masyarakat
Rapat Paripurna ini menjadi agenda kedua setelah Rapat Paripurna Khusus Laporan Kinerja DPR RI 2024–2025 dan peringatan HUT ke-80 DPR RI.
Puan menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh anggota dalam menjalankan tugas konstitusional.
DPR RI secara resmi memasuki masa reses mulai 3 Oktober hingga 3 November 2025.
Selama masa reses, anggota dewan diharapkan aktif di daerah pemilihan masing-masing untuk:
- Menyerap dan menjaring aspirasi rakyat
- Melaksanakan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja perseorangan maupun kelompok
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat,” tutup Puan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
