Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan perluasan upaya restorasi lahan gambut di luar areal konsesi dengan menggandeng sektor swasta sebagai bagian dari strategi percepatan pemulihan ekosistem dan penanganan perubahan iklim.
Fokus pada Lahan Non-Konsesi yang Lebih Rentan Rusak
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan di dalam areal konsesi perlu direplikasi ke wilayah non-konsesi.
" Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi," ungkapnya.
Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon sebesar 57 gigaton, menjadikannya salah satu ekosistem penyerap karbon terbesar di dunia.
Namun, lebih dari 3,3 juta hektare lahan gambut mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api.
Data tahun 2018–2023 menunjukkan bahwa 3,07 juta hektare berhasil diperbaiki, 2,50 juta hektare mengalami penurunan kualitas, dan sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil.
Tren ini mencerminkan bahwa program pemulihan mulai memberikan dampak nyata di lapangan.
Desa Mandiri dan Kolaborasi Sektor Swasta Jadi Kunci
Sejak tahun 2015, pemerintah telah menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan.
Program ini terbukti efektif, dengan hanya tersisa tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang.
KLH juga menyoroti pentingnya rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari strategi iklim nasional karena kemampuannya menyimpan karbon di bawah permukaan tanah.
" Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon," ujar Hanif.
KLH dan BPLH akan bekerja sama dengan sektor swasta di 1.450 desa dan dengan pemerintah daerah di 904 desa di wilayah prioritas pemulihan.
Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini bertujuan memperluas dampak restorasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem kepada perusahaan yang berkontribusi dalam program ini.
Sertifikat tersebut tidak hanya sebagai pengakuan terhadap kontribusi terhadap target net zero emission, tetapi juga membuka peluang untuk masuk ke pasar karbon global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
