Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk lebih proaktif mendata kelayakan infrastruktur pondok pesantren (ponpes), khususnya terkait bangunan asrama dan fasilitas penunjang lainnya di berbagai daerah.
Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Ditjen Pendidikan Islam harus bisa lebih proaktif mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” ujar Maman.
Pesantren Bangun Mandiri Tanpa Standar, Pemerintah Harus Hadir
Maman menyoroti bahwa banyak pembangunan ponpes di daerah masih dilakukan secara swadaya oleh pengelola dengan keterbatasan sumber daya dan tanpa pendampingan teknis dari pihak berwenang.
“Tiap tahun santrinya bertambah, lalu ponpes di daerah-daerah inisiatif melakukan pembangunan mandiri yang tidak melibatkan ahli konstruksi bangunan yang tersertifikasi. Seperti diameter besi yang tidak sesuai, tiang pancang yang kurang sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengambil peran aktif sebagai fasilitator, pengawas, dan pemberi bantuan teknis dalam pembangunan infrastruktur pesantren.
Ia menyatakan bahwa pembangunan pesantren bukan hanya tanggung jawab pengasuh atau pengelola semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pengasuh, pemerintah, dan masyarakat.
“Saya juga mengimbau pengelola pesantren di seluruh Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan. Infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren,” tegas Maman yang juga dikenal sebagai Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi.
Tragedi Al Khoziny Jadi Alarm Keras untuk Evaluasi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Maman juga menyinggung tragedi runtuhnya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan ratusan korban jiwa.
Ia menyebut tragedi ini menimbulkan duka mendalam bagi seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI dan menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk memperkuat standar keselamatan di lembaga pendidikan, termasuk satuan pendidikan agama seperti pesantren.
“Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan agama seperti pesantren,” ujarnya.
DPR RI berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperketat pengawasan teknis pembangunan ponpes agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
