Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu pos yang dipangkas akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Fokus Efisiensi Tanpa Ganggu Program Masyarakat
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan terhadap kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi mungkin salah satunya itu, ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri. Maksudnya, kegiatan-kegiatan yang dianggap nggak berdampak langsung untuk masyarakat,” jelas Chico di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Chico menegaskan bahwa meskipun ada pemotongan DBH, program-program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan mengalami pemangkasan anggaran.
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI tetap optimistis dalam menghadapi kondisi ini dengan menggali pendanaan kreatif melalui kerja sama swasta maupun investasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI saat ini masih membahas lebih lanjut program lain yang kemungkinan akan terdampak oleh efisiensi anggaran.
“Belum ada keputusan lain. Yang pasti, jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.
Komitmen Pemprov DKI Hadapi Pemotongan Dana Transfer
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk memastikan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi program-program yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Pramono memastikan anggaran KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta berbagai program masyarakat lainnya tidak akan dikurangi.
Ia juga menekankan bahwa dengan adanya pemotongan DBH, Pemprov DKI harus siap berinovasi dalam pembiayaan di masa depan.
“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” ujar Pramono.
- Penulis :
- Arian Mesa
