Pantau - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) secara rutin memantau dan mengendalikan angka inflasi di wilayah masing-masing karena setiap fluktuasi inflasi di daerah berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat.
Inflasi Daerah Dinilai Masih Tinggi
Tomsi menegaskan bahwa inflasi sebesar 5,32 persen dalam satu provinsi sudah sangat terasa oleh masyarakat, sehingga gubernur diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat inflasi yang tergolong tinggi.
Daerah dengan angka inflasi tertinggi antara lain Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.
Untuk tingkat kabupaten, tercatat Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci berada di daftar teratas.
Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi terjadi di Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional year-on-year (September 2025 dibanding September 2024) tercatat sebesar 2,65 persen, sedangkan inflasi month-to-month (September 2025 dibanding Agustus 2025) sebesar 0,21 persen.
Imbauan Pengendalian dan Langkah Konkret
Tomsi mengimbau pemda untuk belajar dari daerah lain yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik.
Ia meminta jajaran pemda bekerja keras, rutin mengecek harga di lapangan, serta mengevaluasi program bila inflasi di daerahnya masih tinggi.
Sebagai pelayan publik, pejabat daerah diingatkan agar memastikan harga pangan tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan.
"Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi," ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama pemda yang telah berhasil menjaga stabilitas harga pangan dan menurunkan harga beberapa komoditas, seperti beras dan minyak goreng.
Diharapkan, pemda semakin optimal melaksanakan langkah konkret pengendalian inflasi, antara lain dengan melaksanakan operasi pasar murah, melakukan inspeksi ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, serta mendorong gerakan menanam di masyarakat.
Selain itu, pemda juga diminta merealisasikan belanja tidak terduga serta memberikan dukungan terhadap transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha (harga-harga pangan) bisa (terkendali). Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih bisa," tegasnya.
Tomsi berharap seluruh pemda terus berkoordinasi dan memperkuat komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
