Pantau - Indonesia secara resmi menutup Proyek REDD+ Result-Based Payment (RBP) Output 1 yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Senin, 6 Oktober 2025, di Jakarta, setelah berhasil menurunkan emisi sebesar 20,25 juta ton CO₂ ekuivalen selama periode 2014–2016.
Atas capaian tersebut, Indonesia menerima insentif internasional sebesar 103,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun dari Green Climate Fund (GCF).
Dana Iklim Dimanfaatkan untuk Penguatan Sistem dan Tata Kelola
Sekretaris KLH sekaligus Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa keberhasilan proyek ini merupakan hasil dari koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
"Dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, pengelolaan REDD+ dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dana iklim tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama UNDP.
Dana REDD+ digunakan untuk memperkuat Strategi Nasional REDD+ 2021–2030, membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), mengembangkan sistem SIGN SMART, serta meningkatkan kapasitas tata kelola dari pusat hingga daerah.
Vivien juga mengingatkan bahwa Indonesia telah berkomitmen melalui Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
"Komitmen ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, karena target iklim adalah tanggung jawab bersama seluruh sektor," ujarnya.
Fondasi untuk FOLU Net Sink dan Net Zero Emission
Pemerintah menilai keberhasilan REDD+ RBP sebagai pijakan penting menuju target iklim yang lebih ambisius, seperti pencapaian FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Proyek ini dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu mengubah aksi iklim menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan warisan untuk generasi mendatang.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menekankan pentingnya dimensi sosial dalam pengelolaan REDD+.
"Pengelolaan dana REDD+ ini tidak hanya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal maupun adat. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai capaian ini," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
