Pantau - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Pegunungan dalam rangka masa reses sidang I tahun 2025–2026 untuk menggali masukan terkait rencana strategis nasional, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Kunjungan Serap Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kunjungan ini melibatkan perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah memperoleh aspirasi langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah Papua Pegunungan mengenai implementasi kebijakan pendidikan dan sektor terkait.
"Selain itu juga kami dari sisi legislasi sedang menyusun RUU tentang Sisdiknas. Revisi ini untuk undang-undang yang sudah ada sebelumnya, tetapi kami ingin undang-undang ini lebih tersinergikan dengan undang-undang lain, seperti guru dan dosen serta undang-undang pendidikan tinggi," ungkapnya.
Hetifah menegaskan bahwa selain menjalankan fungsi legislasi, Komisi X juga berperan dalam fungsi penganggaran.
"Kami menyadari kesulitan yang dihadapi oleh daerah pada saat ini. Kami sangat prihatin, mudah-mudahan dalam forum ini, kami dapat menyuarakan apa yang daerah rasakan, sebagai masukan sehingga menjadi referensi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan," ujarnya.
Dorongan Afirmasi dan Penguatan Anggaran untuk Papua Pegunungan
Dalam fungsi penganggaran, Komisi X bersama pemerintah berkomitmen menyusun anggaran yang transparan dan berpihak kepada masyarakat Papua Pegunungan.
"Papua Pegunungan kemungkinan menjadi jantung dari Papua sehingga anggaran yang disusun dapat berpihak dan menyejahterakan masyarakat di daerah ini," tegas Hetifah.
Selain itu, dalam fungsi pengawasan, Komisi X memiliki sejumlah panitia kerja (panja), termasuk panja daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah marginal.
"Apa yang kami saksikan langsung di sini, meyakinkan kami bahwa kebijakan afirmasi dan percepatan ini memang sangat penting. Tadi kepala sekolah menyampaikan masalah guru harus juga dipikirkan," katanya.
Hetifah juga menyoroti masih adanya anak-anak di Papua Pegunungan yang belum mendapatkan bantuan operasional sekolah atau beasiswa Program Indonesia Pintar karena belum terdata dalam sistem dapodik.
"Tentu hal-hal seperti ini harus segera dicari solusinya karena anak-anak membutuhkan sentuhan yang lebih serius lagi. Semua orang di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, termasuk di Papua Pegunungan," tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, dapat hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDP) bersama Komisi X untuk memperkuat koordinasi kebijakan.
"Semoga dalam kunjungan kerja ini kami mendapatkan data-data faktual untuk kami jadikan rujukan terkait berbagai hal baik itu pendidikan, pemuda dan olahraga, statistik, riset dan inovasi serta literasi," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Komisi X DPR RI juga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada beberapa sekolah, antara lain SD YPPGI Napua dan SD Inpres Kulitarek.
Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Stadion Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
- Penulis :
- Shila Glorya
