Pantau - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, meminta agar kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dikaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak mengorbankan kualitas layanan transportasi publik, terutama layanan andalan seperti TransJakarta, MRT, dan LRT.
"Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka," tegas Ade.
TransJakarta Buktikan Efisiensi Tak Harus Pangkas Pelayanan
Pada tahun 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta sempat dipotong sebesar Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.
Meski demikian, layanan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Bahkan pada 2024, PT TransJakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang, sambil meningkatkan performa layanan.
Beberapa capaian penting TransJakarta pada 2024 antara lain:
- Jumlah armada meningkat menjadi 4.388 unit
- Jumlah rute yang dioperasikan mencapai 235 rute, mencakup seluruh wilayah Jakarta
Pendapatan non-tiket (non-farebox) naik drastis menjadi Rp218,4 miliar, atau meningkat 3,5 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya
Ade menilai capaian ini sebagai bukti bahwa efisiensi bisa dijalankan tanpa mengurangi kualitas layanan.
"TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas," ujarnya.
DPRD Dukung Transportasi Publik, Tekankan Komitmen Pelayanan
Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta tahun 2024, kondisi keuangan TransJakarta tercatat stabil:
- Aset: Rp7,66 triliun
- Liabilitas: Rp2,80 triliun
- Ekuitas: Rp4,86 triliun
- Total pendapatan usaha: Rp4,47 triliun
Ade juga mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih aktif memanfaatkan transportasi umum sebagai bentuk dukungan terhadap subsidi pemerintah.
DPRD DKI Jakarta, katanya, berkomitmen mendorong Pemprov DKI agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.
"Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Subsidi Dievaluasi, Tapi Tarif Belum Tentu Naik
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang subsidi transportasi umum sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, Pramono belum memastikan adanya kenaikan tarif.
"Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya," ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
