
Pantau - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan bahwa persoalan tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan masalah besar yang harus segera ditangani secara tegas, transparan, dan terpadu oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, dua persoalan ini saling berkaitan karena Sultra merupakan wilayah kaya sumber daya tambang yang membutuhkan pengawasan ketat.
"Perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal," ungkapnya.
Habib Aboe juga menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika di daerah tambang.
Ia menjelaskan bahwa peredaran narkotika sering mengikuti aktivitas pertambangan karena jumlah pekerja yang padat dan potensi penyimpangan sosial yang tinggi.
“Masalah narkotika ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkotika. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi,” ujarnya.
Komitmen Aparat dan Pemda Jadi Sorotan
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Hinca Panjaitan, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dan aparat hukum dalam memberantas tambang ilegal dan peredaran narkotika di Sultra.
Menurutnya, kedua persoalan ini menyangkut masa depan daerah dan generasi muda.
“Kami meminta agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” tegas Hinca.
Ia mengungkap bahwa terdapat sejumlah perusahaan tambang yang izinnya telah dicabut, namun masih tetap beroperasi di lapangan.
“Kami sepakat untuk memanggil kembali perusahaan-perusahaan tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menjelaskan perkembangan terkini,” jelasnya.
Hinca juga menyoroti pentingnya pengelolaan hasil tambang yang adil agar daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ia mengingatkan agar hasil tambang tidak diambil begitu saja tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat setempat.
"Kami ingin kejaksaan dan kepolisian terus memperkuat integritasnya. Kalau ada pelanggaran di internal, sampaikan secara terbuka agar kepercayaan publik semakin meningkat," tandasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick