Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberlanjutan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat, pembangunan tidak akan berjalan efektif dan merata.
APBN 2026: Belanja Daerah Naik, TKD Justru Turun
Menurut Azis, APBN 2026 membawa tantangan baru dalam hubungan fiskal pusat dan daerah.
Total belanja negara yang diarahkan ke daerah memang mengalami peningkatan, namun di sisi lain pos Transfer Keuangan Daerah (TKD) justru menurun.
“Dalam konteks ini, saya menilai penting adanya koordinasi lintas sektor yang kuat. Sinergi pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah bukan lagi sekadar jargon, melainkan kebutuhan struktural agar pembangunan berjalan efektif dan merata,” ungkapnya.
Azis menjelaskan, penurunan TKD ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang lebih luas, di mana banyak program kementerian/lembaga kini langsung menyasar ke daerah melalui mekanisme sektoral.
Akibatnya, pembangunan daerah tidak lagi hanya bergantung pada transfer fiskal, tetapi pada sinergi nyata antara program pusat dan kebutuhan lokal.
Namun, ia menilai kondisi ini kontradiktif: di satu sisi pemerintah pusat ingin memperkuat daerah, namun di sisi lain ruang fiskal daerah justru menyempit.
Azis juga mengingatkan agar jangan sampai ada daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai, biaya operasional pemerintahan, atau pelayanan publik.
Kemendagri Harus Ambil Peran Sentral dalam Koordinasi
Untuk itu, Azis mendesak agar Kementerian Dalam Negeri memainkan peran sentral sebagai fasilitator utama dalam memastikan keterpaduan antara program pusat dan kebutuhan di lapangan.
Kemendagri diharapkan menjadi penghubung aktif antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, menyelaraskan prioritas pembangunan, dan memastikan bahwa setiap program nasional memiliki relevansi nyata terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa pengurangan TKD bukanlah bentuk resentralisasi fiskal, melainkan strategi efisiensi untuk memperbesar dampak program nasional di daerah.
Namun, Azis menilai kebijakan ini tetap mengandung risiko, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Jika tidak direncanakan secara matang, pemangkasan TKD bisa berdampak negatif terhadap gaji ASN dan tunjangan P3K, serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Azis mendorong agar sinergi pusat-daerah diwujudkan dalam desain pembangunan yang integratif, dengan melibatkan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.
Ia juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi bersama yang transparan guna menghindari tumpang tindih kebijakan.
Belanja kementerian/lembaga ke daerah harus memberikan efek berganda: tidak hanya menyelesaikan proyek, tetapi juga membangun kapasitas dan ketahanan ekonomi lokal.
“Bagi saya, APBN dan APBD bukan dua entitas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan sistem pembangunan nasional. Ketika pos transfer daerah dikurangi, maka belanja kementerian dan lembaga yang menyentuh langsung ke daerah harus benar-benar diperkuat,” tegas Azis.
Ia menambahkan bahwa DPR, khususnya Komisi terkait, perlu melakukan pengawasan ketat agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu fungsi dasar pemerintahan daerah.
Momentum Rekonsiliasi Fiskal Nasional
Azis memperingatkan agar tidak terjadi "jebakan pembangunan yang timpang antara pusat dan daerah".
Ia berharap APBN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat rekonsiliasi fiskal nasional dengan keseimbangan peran antara pusat dan daerah.
Pembangunan nasional, menurutnya, harus berpijak pada keadilan fiskal dan tanggung jawab kolektif, tanpa mengabaikan keterbatasan daerah.
Daerah juga dituntut mampu beradaptasi dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal.
“Semoga tahun anggaran 2026 menjadi titik awal bagi terbangunnya tata kelola fiskal yang lebih responsif, kolaboratif, dan berpihak kepada rakyat. Karena sejatinya, kekuatan pembangunan Indonesia ada di daerah, di tempat di mana kehidupan masyarakat tumbuh, bergerak, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tutup Azis.
- Penulis :
- Aditya Yohan
