Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang tersebar di 1.500 desa wisata di 15 provinsi Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif Indonesia Muslim Travel Index 2025.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah muslim dunia.
Ia juga menilai bahwa inisiatif tersebut mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
Program ini telah mulai dijalankan sejak Juli 2025 sebagai proyek percontohan di 20 desa wisata, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat di Kepulauan Riau.
Hingga 15 Oktober 2025, tercatat sebanyak 438 produk UMKM telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
Dari jumlah tersebut, Desa Wisata Pulau Penyengat telah menyumbang 24 sertifikat halal untuk produk-produk UMKM lokal.
Komitmen Nasional Terhadap Pariwisata Halal
Dalam kunjungan ke Pulau Penyengat pada Kamis, 16 Oktober 2025, Menteri Widiyanti menegaskan pentingnya integrasi antara budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat dalam mendukung pariwisata halal.
"Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal," ungkapnya.
Kepala BPJPH Haikal Hasan menyatakan bahwa pariwisata halal telah menjadi mesin ekonomi baru yang berkembang pesat, bahkan diminati oleh negara-negara non-muslim.
Ia menyampaikan, "Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo sedang mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM, dengan tujuan agar proses sertifikasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan transparan bagi semua pelaku usaha."
Menurut Haikal, pariwisata halal bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga mencerminkan standar kesehatan, kualitas, dan transparansi.
Kepulauan Riau Jadi Pusat Industri dan Pariwisata Halal
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kemenpar dan BPJPH dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal di wilayahnya.
Ia menyebut Kepulauan Riau telah meraih pengakuan nasional sebagai Halal Hub Industry dan Halal Tourism Destination.
Capaian tersebut diraih melalui pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Pulau Penyengat dan pendirian pusat industri halal di kawasan Lobam.
"Kita meyakini bahwa industri halal, terutama di sektor kuliner, kini telah menjadi salah satu ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi," katanya.
Sebagai bagian dari kunjungan kerja, Menteri Widiyanti juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH.
Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP) sebagai fasilitas pendukung untuk pelaku UMKM dan promosi destinasi halal.
- Penulis :
- Arian Mesa
