Pantau - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri karena mereka merupakan pembantu presiden yang diangkat oleh presiden.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan kepentingan strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Said, Presiden memiliki berbagai organisasi teknis seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, dan staf khusus yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja para menteri secara menyeluruh.
KPI Jadi Instrumen Objektif Evaluasi
Said menjelaskan bahwa organisasi teknis tersebut dapat menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai indikator performa kunci untuk menilai efektivitas kerja seorang menteri.
Ia menyebut KPI bisa menjadi ukuran yang obyektif karena mencakup target, dukungan organisasi, anggaran, serta jangka waktu yang jelas.
KPI tersebut juga dapat disepakati untuk dievaluasi setiap enam bulan sekali guna melihat sejauh mana progres kerja para menteri.
Dengan adanya KPI, proses evaluasi akan bersifat adil dan tidak subjektif karena baik presiden maupun menteri memiliki pegangan kerja yang terukur.
Said menambahkan bahwa jika seorang menteri diganti karena tidak mencapai KPI, maka yang bersangkutan tidak akan merasa keputusan tersebut diambil secara sepihak.
Prabowo: Menteri Nakal Harus Diganti
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa mayoritas menterinya bekerja dengan baik, namun ada satu-dua yang menurutnya "nakal".
Dalam pidatonya pada Sidang Senat Terbuka dan Dies Natalis UKRI di Bandung, Prabowo mengatakan, "Kalau ada satu, dua menteri nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia."
Ia juga mengungkapkan bahwa ia kerap memberikan anggaran lebih besar dari yang diminta menterinya.
"Berapa kau butuh? Saya butuh (Rp) 5T, saya kasih 10 (triliun)," ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa ia tidak peduli jika dibenci oleh mantan menteri yang diganti, dan tidak akan terpengaruh oleh ancaman dari pihak-pihak yang terganggu oleh kebijakannya.
Ia percaya bahwa rakyat Indonesia akan tetap mendukung langkahnya dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pemerintahan.
Model evaluasi ini dinilai sejalan dengan visi strategis Presiden Prabowo dalam Astacita, dan diharapkan dapat menghindarkan praktik kinerja semu yang hanya berorientasi pada popularitas tanpa dampak nyata.
- Penulis :
- Aditya Yohan
