Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang serakah dan berniat menipu, dengan menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menegakkan kedaulatan demi kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam acara tersebut, total uang pengganti kerugian negara yang berhasil diserahkan mencapai Rp13,2 triliun.
"Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita," ungkapnya.
Dorongan untuk Penegak Hukum dan Seruan Keadilan
Presiden Prabowo juga memberikan dorongan semangat kepada jajaran penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, agar tidak menyerah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan bangsa.
"Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyatmu," ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan kepentingan rakyat bukanlah rezeki yang baik dan bisa berdampak buruk, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga keluarganya.
"Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita ya," ungkap Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata, menolak praktik hukum yang "tumpul ke atas dan tajam ke bawah".
Ia menyerukan agar para penegak hukum memiliki empati terhadap rakyat kecil dan mengutamakan keadilan bagi yang lemah.
Menurutnya, hakim maupun jaksa seharusnya berpihak pada masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan hukum.
Dalam pemberitaan terkait, Prabowo sebelumnya juga menyampaikan pernyataan keras soal pengurasan hasil bumi oleh oknum tertentu dan menyebutnya sebagai bentuk keserakahan atau bahkan subversi ekonomi.
Ia juga menyebut bahwa uang Rp13 triliun dapat digunakan untuk membangun sekitar 8.000 sekolah dan 600 kampung nelayan di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
