Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan selama satu tahun masa pemerintahannya.
Daniel menilai bahwa Presiden Prabowo telah menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas nasional, terlihat dari langkah menjaga cadangan beras pemerintah yang terus ditingkatkan.
Ia mengungkapkan, "Ini adalah langkah awal yang baik. Presiden Prabowo jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama. Semoga ke depannya semakin baik."
Anggaran dan Tantangan Ketahanan Pangan
Daniel menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk sektor pertanian pada tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, ia mendorong agar alokasi anggaran untuk sektor pertanian mencapai minimal 5 persen dari APBN.
Menurutnya, kebutuhan pangan Indonesia sangat besar karena harus memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta jiwa.
"Jika sumber pangan terhambat, maka akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara," ia menegaskan.
Daniel juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, yang masih terjadi meskipun produksi dan cadangan diklaim meningkat.
Ia mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Pemerintah telah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga, dan langkah itu dinilai sebagai kebijakan yang tepat.
Namun ia mengingatkan, "Yang perlu dicari adalah faktor utama penyebab kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, dan lapangan kerja yang belum tersedia."
Usulan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pangan
Daniel menegaskan pentingnya perbaikan sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.
Di sisi hulu, menurutnya, perlu ada pembenahan dalam pengelolaan tanah, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi.
Sementara di sisi hilir, perbaikan harus dilakukan pada aspek pengelolaan pascapanen, manajemen stok, distribusi, pemantauan harga, serta kebijakan stabilisasi harga pangan.
"Hal ini untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," ujarnya.
Daniel juga meminta pemerintah untuk serius menjalankan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan di luar sektor pertanian.
- Penulis :
- Arian Mesa
