Dana Korupsi CPO Rp13 Triliun Diserahkan ke Negara, Prabowo Minta Sebagian Dialokasikan ke LPDP

Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian dana hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,255 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dalam pidatonya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, Prabowo menyatakan, "Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," ungkapnya.

Dana Korupsi CPO Jadi Sumber Tambahan untuk LPDP

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang penambahan alokasi dana untuk LPDP melalui dua sumber utama, yaitu hasil efisiensi anggaran dan dana pengembalian dari kasus-kasus korupsi.

Dana sebesar Rp13,255 triliun dari kasus korupsi CPO disebut menjadi salah satu potensi sumber tambahan bagi dana abadi pendidikan.

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," ia menegaskan.

Penyerahan dana tersebut dilakukan secara simbolis di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rincian Dana dan Perusahaan Terlibat

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa total kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi dalam ekspor CPO dan turunannya mencapai Rp17 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp13,255 triliun telah dikembalikan ke negara oleh tiga grup perusahaan yang terlibat, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Wilmar Group menyerahkan dana sebesar Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group menyetor Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Group mengembalikan Rp1,8 triliun.

Masih terdapat selisih dana sebesar Rp4,4 triliun yang belum dikembalikan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

Burhanuddin menyatakan bahwa proses penagihan sisa dana tersebut masih berjalan.