Pantau - Pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan fokus pada penguatan investasi dan deregulasi kebijakan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen untuk merealisasikan target tersebut.
Pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai syarat utama bagi terbentuknya lapangan kerja baru di Indonesia.
Menurut Ferry, investasi dan konsumsi domestik menjadi dua penggerak utama perekonomian nasional.
“Bicara tentang lapangan pekerjaan, syarat pertama adalah (ekonomi) kita harus tumbuh. Kita harus optimistis, kita harus confident. Karena kalau tanpa ada pertumbuhan, apa yang mau kita ciptakan?” ungkapnya.
Penguatan Iklim Investasi Lewat Deregulasi dan Debottlenecking
Pemerintah berkomitmen memperkuat iklim investasi dengan mendorong deregulasi kebijakan melalui penyederhanaan perizinan dan pemangkasan hambatan birokrasi.
Langkah konkret yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai instrumen debottlenecking untuk menyederhanakan birokrasi perizinan.
Penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kini digunakan untuk menentukan proses perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Sistem ini diharapkan dapat membuat proses perizinan lebih efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Pemerintah juga membentuk tim percepatan debottlenecking yang memiliki tugas menyederhanakan kebijakan dan memastikan adanya service level agreement (SLA) perizinan yang jelas.
Dorong Sektor Padat Karya dan Program Prioritas
Selain reformasi kebijakan, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian.
Sektor pariwisata dinilai memiliki ekosistem luas karena mencakup transportasi, akomodasi, kuliner, hingga jasa pendukung lainnya.
Sementara itu, sektor industri dan pertanian disebut sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja di wilayah daerah.
“Pertanian itu salah satu backbone kita. Makanya tadi dengan berbagai program ketahanan pangan, subsidi pupuk kita perbaiki. Kemudian juga kita punya program kredit usaha ala sintan,” ia mengungkapkan.
Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga mengandalkan program-program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut diharapkan dapat menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal secara signifikan.
Ferry memperkirakan bahwa satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung.
Selain itu, program SPPG juga diperkirakan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah juga menyiapkan skema untuk mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program magang bersertifikat selama enam bulan.
“Nah ini kemudian coba dibuka dengan magang tadi. Magang tadi harapannya dalam enam bulan ini, mahasiswa kita yang within 1 year baru lulus, itu kita harus ekspos ke pekerjaan. Sehingga akses mereka ke pasar tenaga kerja itu bisa lebih baik gitu ya,” jelas Ferry.
Kuota peserta Magang Nasional 2026 ditetapkan sebanyak 100 ribu orang.
Pelaksanaan program dibagi ke dalam dua tahap: tahap pertama sebanyak 20 ribu peserta dan tahap kedua sebanyak 80 ribu peserta.
Tahap kedua Magang Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
