Pantau - Kementerian Sosial secara resmi mengusulkan 40 tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
Penyerahan Berkas di Kantor Kementerian Kebudayaan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Selasa siang, 21 Oktober 2025.
"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah," ungkap Saifullah.
Usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui proses yang dimulai oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Setelah dikaji di tingkat daerah dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota, dokumen diserahkan ke gubernur, lalu diteruskan ke Kementerian Sosial.
"Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama," ia menambahkan.
Nama-Nama Tokoh dan Proses Selanjutnya
Beberapa nama lain yang ikut diusulkan antara lain Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, dan mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa sidang pembahasan akan segera digelar.
"Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.
- Penulis :
- Shila Glorya
