
Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah, sekaligus menjadi jalur distribusi baru bagi program-program pemerintah yang menyasar masyarakat lapisan terbawah.
Tito menyampaikan bahwa selama ini banyak program intervensi harga dari pemerintah yang tidak sampai ke desa karena saluran distribusinya belum optimal.
"Maka kuncinya adalah Koperasi Desa," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).
Ia menyebut bahwa koperasi desa dapat menjadi alat efektif dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, khususnya di wilayah pedesaan.
Pemerintah sendiri menargetkan inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen setiap tahunnya.
Hingga September 2025, inflasi tercatat berada di angka 2,65 persen.
Tito menekankan bahwa optimalisasi peran koperasi desa bisa membuat inflasi lebih terkendali karena kegiatan operasi pasar dapat langsung dilakukan melalui koperasi.
"Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi," ucapnya.
Koperasi Merah Putih Jadi Saluran Baru Program Pemerintah
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi desa atau Koperasi/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen baru yang disiapkan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menstabilkan harga.
Menurut Ferry, koperasi ini tidak hanya berfungsi dalam pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi saluran distribusi bantuan sosial, subsidi, dan stabilisasi harga pangan.
"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," kata Ferry.
Ia menambahkan bahwa koperasi desa juga bisa bertindak sebagai offtaker, yakni penampung hasil produksi masyarakat seperti dari sektor pertanian, perkebunan, hingga kerajinan.
Produk-produk masyarakat tersebut akan disimpan di gudang koperasi dan didistribusikan kembali ke masyarakat saat terjadi gejolak harga.
Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali dan penstabil harga secara langsung di tingkat lokal.
Target Operasional Maret 2026, Fasilitas Koperasi Dipercepat
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan operasionalisasi koperasi desa melalui penyediaan infrastruktur fisik seperti gerai, gudang, dan fasilitas lainnya.
Ferry menyebut bahwa percepatan pembangunan fisik merupakan kunci dari pengoperasian koperasi desa secara nasional, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Pemerintah menargetkan seluruh aset fisik tersebut sudah dapat dibangun dan dioperasikan pada Maret 2026.
- Penulis :
- Leon Weldrick








