Pantau - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa DPR RI menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di Mina Jadid untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M mendatang.
Penolakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Penempatan di Mina Jadid Dinilai Tidak Layak
Menurut Marwan, Mina Jadid tidak memenuhi standar kelayakan dan dinilai mengurangi kekhusyukan jemaah saat menjalankan prosesi puncak haji di kawasan Mina.
"Kami menolak penempatan jemaah (haji Indonesia) di Mina Jadid. Itu bukan bagian dari kawasan Mina secara syar’i, dan fasilitas di sana juga belum layak. Pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang manusiawi," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa isu Mina Jadid bukan sekadar soal lokasi, tetapi juga menyangkut hak jemaah untuk mendapatkan fasilitas yang layak selama menjalankan ibadah.
Marwan menyebut bahwa jemaah Indonesia telah menempuh perjalanan jauh dan membayar biaya besar, sehingga seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal, terutama pada fase puncak haji yakni Arafah–Muzdalifah–Mina (Armuzna).
"Jemaah kita menempuh perjalanan panjang dan biaya yang besar. Maka, negara wajib hadir memperjuangkan hak mereka untuk bisa beribadah dengan nyaman dan sesuai tuntunan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap penempatan yang jauh atau tidak sesuai standar," ia mengungkapkan.
DPR Desak Negosiasi Ulang dan Perbaikan Infrastruktur
Komisi VIII DPR RI akan meminta Kementerian Haji dan Umrah RI untuk melakukan negosiasi lebih keras dengan otoritas haji Arab Saudi agar jemaah Indonesia ditempatkan di area utama Mina, bukan di Mina Jadid.
Marwan juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti tenda berpendingin, sanitasi memadai, serta distribusi makanan dan air bersih yang lebih layak.
"Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah. Pemerintah harus memastikan penataan fasilitas ini betul-betul berpihak pada jemaah, bukan sekadar mengikuti pembagian teknis dari syarikat," tegasnya.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses negosiasi dan persiapan penyelenggaraan haji 2026 agar seluruh fasilitas dan pelayanan memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi jemaah Indonesia.
" Kami ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jamaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa juga. Kita ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan," ujar Marwan menutup pernyataannya.
- Penulis :
- Arian Mesa
