Pantau - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti pentingnya percepatan program konversi minyak tanah ke LPG di Papua sebagai bagian dari upaya pemerataan dan keadilan energi nasional.
Program konversi energi ini dinilai sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan akses energi, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua yang selama ini masih mengandalkan minyak tanah sebagai sumber energi utama.
Harga LPG subsidi tabung 3 kg di Papua saat ini sudah mengacu pada kebijakan BBM Satu Harga, namun pemanfaatannya masih terbatas karena sebagian besar masyarakat belum beralih dari minyak tanah.
"Kalau konversi ini dilakukan, masyarakat tidak mampu dapat membeli LPG subsidi dengan harga yang lebih terjangkau," ungkap Sugeng.
DPR RI bekerja sama dengan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji strategi pelaksanaan agar program konversi ini berjalan cepat tanpa mengurangi akses energi bagi masyarakat.
Sugeng berharap bahwa konversi energi ini akan membawa peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
Penggunaan LPG dinilai lebih efisien, murah, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak tanah, serta mendukung pengurangan emisi karbon di sektor energi.
Komisi XII DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Papua.
Infrastruktur Energi Papua Diperkuat, PLTG dan PLTA Jadi Fokus Utama
Dalam kunjungan kerjanya, Sugeng juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur energi di Papua, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Saat meninjau langsung PLTG Jayapura, ia menyoroti penggunaan bahan bakar High Speed Diesel (HSD) yang dinilai mahal dan memiliki tingkat polusi tinggi.
"Satu kWh HSD harganya bisa mencapai 25 sen dolar. Jika beralih ke gas lokal Papua, biayanya bisa turun hingga 50 persen," ia mengungkapkan.
Papua disebut memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik berbasis gas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Target transisi infrastruktur energi ke pemanfaatan gas lokal dijadwalkan mulai terealisasi pada tahun 2027 sebagai bagian dari roadmap energi nasional.
Selain gas, proyek jangka panjang berupa PLTA Mamberamo juga menjadi perhatian utama Komisi XII DPR RI dalam pengembangan energi bersih.
Sugeng menyebut bahwa proyek PLTA Mamberamo akan menjadi masa depan energi Papua dengan potensi pembangkit listrik mencapai 6,37 gigawatt (GW).
Proyek ini diperkirakan mampu melistriki seluruh Pulau Papua sekaligus mendorong tumbuhnya kawasan industri baru di sekitarnya.
"Jika semua berjalan sesuai rencana, commissioning PLTA Mamberamo dilakukan pada 2042. Kita memulai tahapan pembangunan dari 2027," ujar Sugeng.
- Penulis :
- Arian Mesa
