Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan SPBU Satu Harga di wilayah Papua sebagai bentuk pemerataan akses energi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan ini dianggap sebagai solusi nyata atas tantangan logistik tinggi yang dihadapi wilayah 3T, termasuk Papua, dalam mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM).
Ramson menyatakan bahwa subsidi distribusi tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
"Untuk daerah-daerah yang terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak, biaya transportasi dan logistik untuk mendistribusikan BBM akan membuat harga di daerah itu jauh lebih mahal dibanding daerah lain," ungkapnya.
Dua Jenis SPBU di Jayapura, Pertamina Diminta Jaga Subsidi
Saat ini terdapat 12 SPBU di seluruh Papua yang telah menerapkan kebijakan SPBU Satu Harga.
Di Kota Jayapura, tersedia dua jenis SPBU, yakni SPBU reguler dan SPBU Satu Harga.
Perbedaan ini disebabkan oleh karakter geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta kondisi distribusi BBM yang menantang.
Ramson meminta agar Pertamina Patra Niaga memastikan masyarakat Papua tetap memperoleh BBM, elpiji, dan minyak tanah dengan harga setara daerah lain.
"Kebijakan satu harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus dijaga," ujarnya.
Stok Energi Jelang Nataru Aman, Papua Disebut Lumbung Energi
Ramson mengapresiasi kinerja Pertamina yang berhasil menjaga ketersediaan energi di Papua.
Data yang diterima Komisi XII DPR menunjukkan bahwa rata-rata stok BBM di Papua mencapai 21 hari.
Sementara itu, stok elpiji tercatat mencapai 61 hari, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Kondisi ini dinilai positif menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025.
Ia juga menegaskan bahwa Papua merupakan lumbung energi nasional.
Pemerintah dan Pertamina diminta menjaga agar kebijakan energi di Papua tetap berjalan adil dan berkelanjutan.
"Walaupun biaya operasional di Papua lebih tinggi, secara nasional Pertamina tetap memperoleh keuntungan. Karena itu, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
