Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura, John H Mampioper, menyatakan bahwa implementasi program strategis ini masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan daerah dalam hal status dan legalitas lahan.
Manokwari Jadi Prioritas, Legalitas Lahan Jadi Kendala
Kabupaten Manokwari menjadi salah satu daerah prioritas intervensi karena menurut data DTSEN, memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Papua Barat.
Berdasarkan data tersebut, Manokwari memiliki sekitar 36.661 individu pada Desil 1 dan 18.000 individu pada Desil 2, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah.
"Sehingga perlu percepatan intervensi melalui Sekolah Rakyat," ungkap John H Mampioper.
Selain Manokwari, beberapa kabupaten lain juga mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II, yaitu Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak.
Namun, mayoritas pengajuan belum bisa diproses karena lahan yang disiapkan belum berstatus clear and clean, terutama dari sisi sertifikasi dan pelepasan tanah adat.
"Kami berharap pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen legalitas lahan, termasuk sertifikat BPN, agar pembangunan bisa dimulai tahun depan," ia mengungkapkan.
Perlu Sinergi Lintas Instansi untuk Percepat Pembangunan
Dalam rapat bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat dan kelompok kerja seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, disepakati perlunya sinergi lintas instansi.
BP3OKP akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Papua Barat, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Dukcapil, dan Bappeda.
"Kabupaten yang sudah siap seperti Manokwari Selatan akan segera diverifikasi oleh Kemensos dan Kementerian PUPR. Jika dokumennya lengkap, pembangunan dapat dimulai tahun depan," kata John.
Selain Sekolah Rakyat, Kemensos juga menjalankan 12 Program Strategis Nasional (12 PAS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunitas Adat Terpencil (KAT).
"Seluruh program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Karena itu validasi data kemiskinan melalui DTSEN sangat penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran," ujarnya.
Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai peluang strategis bagi pemerintah daerah karena seluruh pendanaannya bersumber dari APBN.
"Ini kesempatan untuk mempercepat akses pendidikan, layanan sosial, dan kesehatan tanpa membebani APBD," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
