Pantau - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membahas formula baru upah minimum bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada hari Jumat.
Pemerintah tengah merancang kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
"Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi," ungkap Afriansyah Noor.
Wamenaker yang akrab disapa Ferry itu menyatakan bahwa penyempurnaan kebijakan pengupahan ini sejalan dengan penguatan hubungan industrial yang berkeadilan.
Dorongan Percepatan PKB dan Penguatan HIP
Afriansyah mendorong percepatan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan karena dianggap sebagai instrumen penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
Menurutnya, PKB bukan sekadar dokumen formal, melainkan wujud kemitraan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) harus menjadi roh dalam setiap relasi kerja.
Prinsip gotong royong, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.
Penguatan LKS Bipartit dan Dialog Rutin
Pemerintah juga memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di tingkat perusahaan sebagai forum komunikasi yang efektif.
Melalui Gugus Tugas Bipartit Peningkatan Produktivitas, pemerintah berharap setiap perusahaan dapat menumbuhkan iklim kerja yang harmonis dan berdaya saing.
"Produktivitas dan harmoni industrial adalah dua sisi mata uang yang harus tumbuh seiring," ia mengungkapkan.
Pertemuan antara pemerintah dan serikat pekerja ini diharapkan menjadi momentum awal untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah dan mitra sosial.
Kegiatan semacam ini direncanakan akan digelar rutin setiap bulan sebagai wadah dialog konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Ferry menilai bahwa forum seperti ini penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi dan menemukan solusi bersama terhadap berbagai isu ketenagakerjaan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
