Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendorong terbentuknya koperasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka setelah masa penempatan berakhir.
Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan pentingnya sinergi antara KP2MI dan Kemenkop dalam membentuk koperasi pekerja migran yang mampu menjadi wadah pemberdayaan dan kemandirian ekonomi.
Langkah konkret kerja sama ini akan ditingkatkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional setelah sebelumnya kedua pihak telah menjalin nota kesepahaman (MoU).
Kolaborasi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan mencapai 81 ribu unit di seluruh Indonesia.
Program koperasi pekerja migran ini akan diintegrasikan dengan 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan berperan sebagai pusat pelatihan dan pendampingan di daerah.
Koperasi Jadi Solusi Strategis untuk Purna PMI
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa banyak purna pekerja migran mengalami penurunan taraf hidup setelah kembali ke tanah air karena tidak memiliki pengetahuan dalam mengelola hasil jerih payah mereka di luar negeri.
"Koperasi pekerja migran adalah solusi strategis agar uang yang dibawa pulang bisa dikembangkan untuk manfaat jangka panjang," ungkapnya.
Ia menambahkan, Kementerian Koperasi sangat mendukung upaya KP2MI dalam membentuk koperasi-koperasi yang melibatkan purna PMI sebagai anggota aktif.
Ferry juga menyoroti pentingnya peran program KDKMP sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Ferry, para purna pekerja migran memiliki keunggulan berupa pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, dan jaringan yang luas, sehingga potensial menjadi akselerator pembangunan daerah.
Melalui program ini, pemerintah berharap para purna PMI pulang tidak hanya membawa uang, tetapi juga modal usaha, keterampilan, serta jaringan yang bermanfaat bagi keluarga dan komunitasnya.
Kolaborasi Multisektor dan Fokus Literasi Keuangan
Selain menggandeng Kemenkop, KP2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong program Desa Migran Emas, yang saat ini tengah menunggu kepastian hukum berupa regulasi.
Program tersebut menjadi bagian dari inisiatif lebih luas dalam pemberdayaan purna pekerja migran melalui pendekatan desa berbasis migrasi.
KP2MI juga menaruh perhatian pada peningkatan literasi keuangan di kalangan keluarga PMI sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi inklusif.
"KP2MI siap bekerja sama dalam sosialisasi dan edukasi karena para purna PMI memiliki daya saing unggul berupa keterampilan, pengalaman, dan kemampuan bahasa," ia mengungkapkan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap pekerja migran tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tetapi juga agen pembangunan ketika kembali ke tanah air.
- Penulis :
- Aditya Yohan
